LAMANRETORIK, Bandar Lampung — Ruang fiskal pemerintah kota menjadi salah satu isu yang dibahas dalam Rapat Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di House of Danar Hadi, Solo, Kamis (3/9/2026).
Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana turut menghadiri forum yang mempertemukan kepala daerah dari berbagai kota di Indonesia tersebut.
Pembahasan menyoroti kemampuan pemerintah kota dalam menjalankan otonomi daerah sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik di tengah keterbatasan kapasitas fiskal.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Dalam forum tersebut, APEKSI mendorong agar skema TKD tidak hanya menggunakan pendekatan umum, tetapi turut mempertimbangkan kapasitas fiskal, karakteristik wilayah, beban pelayanan publik, serta kebutuhan masing-masing kota.
Eva mengatakan kondisi setiap daerah berbeda sehingga kebijakan transfer fiskal perlu mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan pemerintah kota dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
Selain TKD, pemerintah kota juga membahas fleksibilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Penataan belanja pegawai, termasuk pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dinilai perlu disesuaikan dengan kemampuan riil masing-masing daerah agar tidak mengurangi ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan lainnya.
“Kondisi tersebut dinilai penting karena pemerintah kota dituntut tetap mampu memberikan pelayanan publik sekaligus merespons berbagai persoalan masyarakat,” ujar Eva.
Melalui forum APEKSI, Eva berharap pemerintah kota dapat menyatukan aspirasi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.
Ia berharap kebijakan nasional terkait transfer dan pengelolaan fiskal semakin selaras dengan kondisi, karakteristik, serta kebutuhan masing-masing kota.