LAMANRETORIK, Bandar Lampung – Realisasi investasi di Provinsi Lampung mencapai sekitar Rp15 triliun pada 2025. Capaian tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus mendorong penguatan industri hilir dan meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, sektor pertanian menjadi salah satu fondasi utama perekonomian Lampung. Karena itu, potensi komoditas pertanian perlu dikembangkan melalui investasi dan hilirisasi agar tidak hanya menghasilkan bahan mentah, tetapi juga produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) VIII Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung yang berlangsung di Ballroom Hotel Emersia, Bandar Lampung, Senin (22/6/2026).
Menurut Mirza, Lampung memiliki potensi besar dari berbagai komoditas strategis, seperti padi, jagung, singkong, nanas, pisang, kopi, tebu, hingga berbagai komoditas perkebunan lainnya.
“Provinsi Lampung tumbuh dari sektor pertanian. Kita memiliki potensi besar mulai dari padi, jagung, singkong, nanas, pisang, kopi, tebu hingga berbagai komoditas perkebunan lainnya. Potensi ini harus terus ditingkatkan melalui hilirisasi agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat,” ujar Mirza.
Dengan luas lahan sekitar 3,5 juta hektare, Lampung menjadi salah satu daerah penghasil berbagai komoditas strategis nasional. Potensi tersebut juga telah menarik minat investasi di sektor industri pengolahan.
Karena itu, Pemprov Lampung menargetkan daerah ini dapat berkembang menjadi pusat industri pengolahan pangan dan komoditas berbasis sumber daya alam di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).
Untuk menarik lebih banyak investasi, Pemprov Lampung berkomitmen memberikan kemudahan perizinan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha.
Mirza menilai Apindo memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam menangkap peluang investasi, mendorong pengembangan industri pengolahan, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain investasi, Gubernur Mirza juga menyoroti pentingnya pembangunan ekonomi dari tingkat desa. Menurutnya, arah pembangunan ekonomi nasional mulai bergerak menuju pendekatan bottom up economy yang menempatkan desa sebagai salah satu pusat pertumbuhan.
“Kalau ekonomi desa tumbuh, daya beli masyarakat meningkat, konsumsi naik, dan pada akhirnya akan menciptakan pasar yang lebih besar bagi dunia usaha,” katanya.
Mirza menyebut realisasi investasi sekitar Rp15 triliun pada 2025 ditargetkan meningkat menjadi Rp20 triliun pada tahun berikutnya. Sejumlah investasi baru di sektor energi dan industri pengolahan juga mulai masuk ke Provinsi Lampung.
Namun, ia mengingatkan peningkatan produktivitas pertanian harus berjalan seiring dengan perkembangan industri hilir. Jika produksi meningkat tanpa diikuti kapasitas pengolahan yang memadai, kelebihan pasokan dapat terjadi dan berpotensi menekan harga komoditas di tingkat petani.
“Ketika produktivitas meningkat tetapi hilirisasi tidak berkembang, harga akan jatuh. Karena itu peluang investasi harus kita tangkap bersama agar pertumbuhan ekonomi Lampung semakin kuat dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPP Apindo Lampung Ary Meizari Alfian mengatakan Musprov VIII menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian organisasi sekaligus menyusun arah strategis dunia usaha Lampung selama lima tahun ke depan.
Ary memaparkan sejumlah capaian Apindo Lampung selama periode 2021–2026, antara lain penguatan advokasi ketenagakerjaan, pengembangan program UMKM Merdeka yang kemudian diadopsi menjadi program nasional Apindo, perluasan jejaring investasi, serta penguatan kemitraan dengan berbagai lembaga nasional dan internasional.
Sepanjang periode tersebut, Apindo Lampung telah melaksanakan lebih dari 200 kegiatan organisasi, membangun kemitraan dengan lebih dari 50 pemangku kepentingan strategis, serta merealisasikan lebih dari 90 persen program kerja yang telah ditetapkan.
Ke depan, Apindo Lampung akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan investasi, pengembangan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan industri pengolahan.
Penguatan industri hilir diharapkan mampu mengubah potensi komoditas Lampung menjadi produk bernilai tambah, sekaligus memperluas peluang investasi dan memperkuat daya saing ekonomi daerah. (*)