LAMANRETORIK, Lampung Timur – Taman Nasional Way Kambas (TNWK) menjadi salah satu kawasan konservasi yang mendapat perhatian khusus Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Presiden menempatkan Way Kambas sebagai model nasional pengelolaan taman nasional dan konservasi satwa liar, sebuah arah kebijakan yang siap dikawal DPRD Provinsi Lampung.
Kesiapan tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar usai menghadiri rembuk bersama warga desa penyangga Taman Nasional Way Kambas yang dipimpin Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Kantor Balai Taman Nasional Way Kambas, Lampung Timur.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, rombongan juga melakukan peninjauan ke Pusat Pelatihan Gajah Way Kambas, Sabtu (24/1/2026).
Menurut Ahmad Giri Akbar, atensi Presiden terhadap Way Kambas tidak hanya berfokus pada pelestarian satwa liar, tetapi juga penguatan tata kelola kawasan serta upaya menekan konflik antara manusia dan satwa liar, khususnya gajah Sumatera, yang selama ini menjadi tantangan utama.
“DPRD Provinsi Lampung siap mengawal kebijakan Presiden yang menempatkan Way Kambas sebagai model nasional konservasi. Upaya ini harus berjalan seiring antara pelestarian lingkungan dan perlindungan masyarakat di desa penyangga,” ujar Ahmad Giri Akbar.
Ia menambahkan, DPRD Provinsi Lampung mendukung langkah strategis pemerintah daerah dan pemerintah pusat, termasuk rencana pembangunan pembatas permanen antara kawasan Taman Nasional Way Kambas dengan 23 desa penyangga, sebagai upaya konkret meminimalkan konflik satwa dan manusia.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa Presiden juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat sekitar dalam menjaga kelestarian kawasan hutan dan ekosistem Way Kambas. Menurutnya, kesadaran kolektif masyarakat menjadi kunci keberhasilan konservasi jangka panjang.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Giri Akbar turut mengapresiasi sinergi lintas sektor yang telah terbangun, termasuk dukungan Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Kristomei Sianturi yang menurunkan personel untuk membantu pengamanan kawasan penyangga Taman Nasional Way Kambas.
“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, TNI, pengelola taman nasional, dan masyarakat harus terus diperkuat. Dengan kebersamaan, Way Kambas tidak hanya lestari, tetapi juga aman bagi masyarakat,” pungkasnya. ()
