LAMANRETORIK, Lampung Selatan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap Program Hilirisasi Ayam Terintegrasi, yang dinilai strategis dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan nilai tambah sektor peternakan.
Program ini di-launching melalui kegiatan groundbreaking yang digelar di Kebun Trikora PTPN I Regional 7, Kabupaten Lampung Selatan, Jumat (6/2/2026). Ketua DPRD Provinsi Lampung diwakili oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, yang hadir bersama Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, perwakilan Kementerian Pertanian, serta jajaran manajemen PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I). Groundbreaking ini dilaksanakan serentak di beberapa provinsi sebagai bagian dari program nasional penguatan hilirisasi peternakan.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, menegaskan bahwa program hilirisasi ayam terintegrasi tidak hanya mendorong transformasi ekonomi daerah berbasis sektor riil, tetapi juga berperan penting dalam menjaga pasokan protein hewani yang cukup bagi masyarakat. Menurutnya, pengembangan hilirisasi memungkinkan Lampung tidak sekadar menjadi produsen, tetapi juga mampu mengoptimalkan nilai tambah dan manfaat ekonomi dari setiap tahap produksi.
Ahmad Basuki menambahkan bahwa DPRD Provinsi Lampung melalui Komisi II akan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal agar program berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan akuntabel. Program ini diharapkan memberikan dampak nyata pada kesejahteraan peternak, stabilitas pasokan, serta ketahanan pangan di Provinsi Lampung.
Perwakilan Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa Lampung memiliki potensi strategis sebagai sentra hilirisasi ayam terintegrasi untuk mendukung ketahanan pangan regional. Sementara itu, PTPN I menegaskan komitmennya mendukung pengembangan industri peternakan terpadu yang berkelanjutan di Lampung.
Menutup kegiatan, Ahmad Basuki menegaskan kembali komitmen DPRD Provinsi Lampung untuk terus mengawal pelaksanaan Program Hilirisasi Ayam Terintegrasi agar selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, memperkuat ketahanan pangan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
