LAMANRETORIK, Bandar Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyoroti rencana kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pengangkatan petugas Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan tersebut dinilai berpotensi meminggirkan keberadaan guru honorer yang hingga kini belum memperoleh kepastian status kepegawaian.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Syukron Muchtar, menyatakan bahwa pengangkatan petugas MBG memang menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam menjalankan program strategis nasional. Namun di sisi lain, langkah tersebut dinilai kontras dengan lambannya penyelesaian persoalan guru honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun.
“Program MBG itu baik, tetapi jangan sampai mengabaikan sektor yang jauh lebih mendesak, yakni pendidikan,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Syukron menilai, ketimpangan dalam kebijakan pengangkatan pegawai berpotensi memicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Padahal, kesejahteraan guru memiliki dampak langsung terhadap kualitas pendidikan serta kondisi psikologis peserta didik.
Ia mengingatkan, jika persoalan guru honorer terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh tenaga pendidik, tetapi juga akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di daerah dalam jangka panjang.
Syukron menambahkan, DPRD Provinsi Lampung akan menyalurkan aspirasi para guru honorer kepada pemerintah pusat. Ia berharap proses pengangkatan guru honorer dapat dilakukan secara bertahap, adil, dan berkeadilan, tanpa membebani keuangan daerah.
