LAMANRETORIK, Bandar Lampung – Puluhan tenaga honorer dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Lampung mendatangi Kantor DPRD Lampung, Rabu (10/9/2025). Kedatangan mereka untuk menuntut kepastian status, kejelasan regulasi, serta formasi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Salah seorang tenaga kependidikan (tendik) dari SMA Negeri 1 Sungkai Bunga Mayang, Novita Butar Butar, mengungkapkan kekecewaannya setelah 13 tahun mengabdi tanpa kepastian.
“Tujuan kami ke sini meminta kepastian tentang status kami, khususnya honorer tenaga kependidikan di Lampung. Masa depan kami tidak jelas. Ada yang sudah belasan tahun, bahkan lebih dari 20 tahun bekerja, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan dari pemerintah,” ujarnya.
Novita menambahkan, meski dibebani banyak pekerjaan, gaji yang diterima tenaga honorer masih sangat minim. Menurutnya, pemerintah lebih fokus pada formasi guru, sementara tenaga kependidikan dan honorer non-guru kerap diabaikan.
Dalam aksi tersebut, para honorer menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, meminta kejelasan dan perubahan regulasi yang berpihak kepada tenaga honorer non-guru. Kedua, meminta prioritas apabila nantinya tetap diusulkan sebagai pegawai paruh waktu atau mengikuti tes PPPK tahun depan. Ketiga, meminta adanya formasi khusus bagi honorer yang sudah pernah mengikuti seleksi PPPK pada 2024.
Aksi ini diikuti oleh honorer dari berbagai daerah, mulai dari Lampung Utara hingga Way Kanan. Mereka berharap DPRD Lampung dapat menjadi jembatan untuk menyuarakan aspirasi kepada pemerintah provinsi maupun pusat.
