LAMANRETORIK, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung mendorong pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan desa melalui Program Desaku Maju.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Program Desaku Maju yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat (14/8/2026). Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dan dihadiri para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
Marindo mengatakan, Program Desaku Maju merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu fokus program tersebut adalah pembangunan infrastruktur jalan desa yang diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Program ini kita dorong melalui kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan TNI, terutama untuk mempercepat pembangunan jalan desa,” ujar Marindo.
Menurutnya, pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat memberikan dukungan melalui pengalokasian DBH. Pemanfaatan anggaran tersebut harus diarahkan pada pembangunan yang hasilnya dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Yang ingin kita hadirkan adalah rasa di masyarakat bahwa DBH yang disalurkan benar-benar menghasilkan pembangunan dan manfaat nyata, khususnya untuk jalan desa,” jelasnya.
Karena itu, pelaksanaan Program Desaku Maju akan diarahkan agar memiliki keterkaitan yang jelas antara alokasi DBH dan hasil pembangunan di lapangan.
Dalam pelaksanaannya, pembangunan jalan desa akan disinergikan dengan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) maupun Karya Bakti TNI. Keterlibatan TNI menjadi salah satu opsi yang dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan.
Marindo menegaskan, besaran anggaran maupun jumlah ruas jalan yang ditangani tidak harus sama di setiap kabupaten/kota. Alokasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi wilayah, serta kemampuan masing-masing daerah.
“Setiap desa memiliki kondisi dan kebutuhan jalan yang berbeda. Karena itu, alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah,” katanya.
Dalam rapat tersebut juga dibahas pentingnya keseragaman mekanisme pelaksanaan Program Desaku Maju di seluruh kabupaten/kota. Formulasi teknis, mulai dari mekanisme penganggaran, pelaksanaan kegiatan hingga bentuk kolaborasi dengan TNI, akan diperkuat melalui nota kesepahaman (MoU).
Marindo juga meminta dukungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam memastikan mekanisme pengalokasian dan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Hasil pembahasan bersama BPKP selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan dan penyempurnaan MoU agar pelaksanaan program berjalan secara terarah, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui Program Desaku Maju, Pemprov Lampung bersama pemerintah kabupaten/kota dan TNI berkomitmen memperkuat pembangunan infrastruktur desa dengan mengarahkan pemanfaatan DBH pada kebutuhan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pembangunan jalan desa diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian, serta mendukung aktivitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Lampung. (* )
