LAMANRETORIK, Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung guna memastikan inflasi daerah tetap terkendali menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri 1447 H/2026 M.
Pertemuan lintas sektor tersebut digelar di Bandarlampung, Selasa (10/2/2026), dan dihadiri jajaran Forkopimda, kepala daerah kabupaten/kota, pimpinan instansi vertikal, serta perwakilan BUMN dan BUMD.
Dalam arahannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa peningkatan permintaan kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan merupakan fenomena tahunan yang harus diantisipasi melalui langkah konkret dan koordinasi lintas sektor yang solid.
Ia mengapresiasi capaian Provinsi Lampung yang mencatat inflasi tahunan terendah kedua secara nasional pada 2025 sebesar 1,25 persen (year on year). Namun, capaian tersebut dinilai menjadi tantangan untuk terus dijaga di tengah dinamika cuaca dan potensi gangguan distribusi.
“Prestasi ini bukan alasan untuk bersantai. Justru di sinilah ujiannya, apakah kita mampu menjaga stabilitas saat permintaan meningkat dan distribusi semakin padat. Pengendalian inflasi menyentuh langsung dapur masyarakat dan ketenangan ibadah mereka,” tegas Gubernur Mirza.
Untuk menjaga inflasi tetap terkendali, Gubernur Mirza menginstruksikan TPID Lampung memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang, daging, telur, dan ikan hingga pasca-Idulfitri, dengan dukungan data akurat dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Pada aspek stabilisasi harga, Perum Bulog diminta menyiagakan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan didorong aktif melaksanakan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah di wilayah yang berpotensi mengalami gejolak harga.
Di sektor energi dan transportasi, Pertamina, PLN, serta Dinas Perhubungan diminta menjamin ketersediaan BBM, LPG, dan listrik, sekaligus memastikan kelancaran distribusi logistik bahan pokok melalui jalur darat, laut—termasuk ASDP Bakauheni—dan udara.
Sementara itu, aspek pengawasan diperkuat melalui peran Satgas Pangan bersama Polda Lampung dan Kejaksaan untuk mencegah serta menindak praktik penimbunan dan permainan harga yang merugikan masyarakat.
Gubernur Mirza juga menekankan pentingnya optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) guna memperlancar arus komoditas pangan dari daerah surplus ke wilayah defisit.
“Kita ingin hasil yang benar-benar terasa di lapangan, bukan hanya bagus di atas kertas. Tidak ada ruang untuk ego sektoral. Kita semua berada di perahu yang sama untuk memastikan masyarakat Lampung dapat beribadah dengan tenang dan harga tetap terkendali,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto menekankan perlunya kewaspadaan terhadap potensi demand-pull inflation akibat lonjakan permintaan selama Ramadhan dan Idulfitri.
Ia mengapresiasi sinergi TPID yang mampu menjaga inflasi Lampung tetap rendah sepanjang 2025. Namun, menurutnya, kewaspadaan perlu terus ditingkatkan agar tren positif tersebut dapat dipertahankan.
Bank Indonesia, lanjutnya, akan terus mendukung TPID melalui penyediaan analisis data dan proyeksi komoditas penyumbang inflasi, khususnya kelompok volatile foods, serta penguatan digitalisasi pemantauan harga guna mempercepat pengambilan kebijakan.
