LAMANRETORIK, Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung menilai pencapaian target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen hanya dapat diwujudkan melalui keselarasan kebijakan dan program pembangunan di seluruh wilayah Lampung. Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar dalam Kick Off Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027 di Balai Keratun.
Giri menyatakan DPRD mendukung agenda Pemerintah Provinsi Lampung yang menempatkan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan penguatan BUMD sebagai prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, target tersebut sejalan dengan upaya daerah berkontribusi dalam pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Namun, ia mengingatkan bahwa target ambisius tersebut tidak akan tercapai apabila setiap daerah berjalan dengan kebijakan masing-masing. Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta DPRD dalam menyusun dan mengeksekusi program pembangunan.
Dalam konteks legislatif, Giri mendorong seluruh komisi DPRD Lampung untuk memperkuat kemitraan dengan organisasi perangkat daerah (OPD), agar setiap program memiliki arah yang jelas dan saling mendukung.
Ia optimistis, melalui kerja bersama, pertumbuhan ekonomi Lampung dapat didorong secara bertahap hingga mencapai 8 persen, disertai penurunan angka kemiskinan menuju 5 persen. Salah satu program yang dinilainya memiliki dampak langsung adalah program nasional makan bergizi gratis, khususnya jika pelaksanaannya melibatkan keluarga prasejahtera sebagai bagian dari rantai produksi dan distribusi.
Meski demikian, Giri menegaskan bahwa keberhasilan RKPD 2027 sangat bergantung pada keselarasan program di tingkat kabupaten/kota. Program daerah, menurutnya, harus dirancang sejalan dengan kebijakan provinsi agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia juga menyinggung data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung yang menunjukkan tren penurunan kemiskinan, meski masih terdapat tantangan di wilayah perdesaan. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi harus dibarengi kebijakan yang inklusif dan berkeadilan.
DPRD Lampung, kata Giri, berkomitmen mengawal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah agar berjalan efektif, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (red)
