Kunjungan Kerja di Lampung Meliputi Peninjauan Sejumlah SPBU dan Rapat Koordinasi Membahas Ketersediaan serta Distribusi BBM.
LAMANRETORIK, Lampung Selatan — Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.T., menerima kunjungan kerja reses Komisi XII DPR RI yang dipimpin Ketua Tim Putri Zulkifli Hasan, S.Mn., M.Bus., di Provinsi Lampung, Jumat (9/10/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi XII DPR RI terhadap sektor energi, khususnya ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM), agar kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.
Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan rombongan di Bandara Radin Inten II, Lampung Selatan. Agenda kemudian dilanjutkan dengan peninjauan ke SPBU Pertamina Candimas Natar dan SPBU Pertamina CoDo Bypass Rajabasa.
Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi distribusi dan pelayanan BBM di lapangan. Kegiatan tersebut turut didampingi Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM RI, Kepala BPH Migas, serta jajaran direksi PT Pertamina.
Setelah peninjauan lapangan, rombongan melanjutkan agenda melalui pertemuan dan rapat koordinasi di Ruang Sakai Sambayan Lantai III Kantor PLN UID Lampung.
Pertemuan tersebut melibatkan Komisi XII DPR RI, pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, dan sejumlah badan usaha milik negara untuk membahas penyelenggaraan sektor energi.
Sejumlah pejabat dan pimpinan badan usaha turut hadir, di antaranya Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM RI, Kepala BPH Migas, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Direktur Utama PT PLN (Persero), Direktur Utama PT PLN Nusantara Power, serta Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk bersama jajaran Pemerintah Provinsi Lampung.
Pengawasan untuk Kepentingan Masyarakat
Ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi BBM merupakan aspek penting yang berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, dan pelayanan publik.
Melalui kunjungan kerja tersebut, pengawasan sektor energi diharapkan dapat berjalan efektif melalui koordinasi antara DPR RI, pemerintah daerah, kementerian terkait, dan badan usaha.
DPRD Provinsi Lampung turut mendukung upaya pengawasan tersebut sebagai bagian dari sinergi antarlembaga dalam mendorong terpenuhinya kebutuhan energi masyarakat serta mendukung kelancaran aktivitas ekonomi di Provinsi Lampung.
