LAMANRETORIK, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung membuka peluang kerja sama Program Study & Work dengan Korea Selatan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya bagi lulusan SMA/SMK. Program tersebut diharapkan mampu memberikan akses pendidikan internasional sekaligus pengalaman kerja legal di luar negeri untuk meningkatkan daya saing generasi muda.
Peluang kerja sama tersebut dibahas dalam audiensi antara Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan bersama delegasi perguruan tinggi dan mitra pendidikan Korea Selatan di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Senin (6/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas berbagai peluang kolaborasi, mulai dari pendidikan vokasi, peningkatan kompetensi tenaga kerja, penguasaan bahasa Korea, hingga pengembangan jejaring antara perguruan tinggi dan dunia industri.
Delegasi Korea Selatan menawarkan skema Study & Work yang memungkinkan peserta menempuh pendidikan di sejumlah perguruan tinggi di Korea Selatan sembari bekerja secara legal sebagai bagian dari pengembangan kompetensi.
Perguruan tinggi yang menyatakan kesiapan bekerja sama antara lain Gumi University, Donggang University, Sahmyook Health University, Cheongam College, Hanyeong University, dan Hanyang Women’s University.
Selain itu, delegasi juga menyampaikan rencana pembentukan Korean Language Education Center di Lampung sebagai pusat pelatihan bahasa Korea guna mempersiapkan calon peserta sebelum mengikuti program.
Menanggapi peluang tersebut, Sekdaprov Marindo Kurniawan menyatakan Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik setiap kerja sama yang dapat meningkatkan kualitas SDM sekaligus membuka kesempatan kerja bagi generasi muda.
Namun, menurutnya, implementasi program harus melalui kajian yang komprehensif agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami menyambut baik program ini karena sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM dan mengurangi angka pengangguran. Namun sebagai pemerintah daerah, kami harus memastikan seluruh mekanisme, aspek hukum, serta perlindungan bagi masyarakat benar-benar jelas sebelum kerja sama dilaksanakan,” ujar Marindo.
Ia menambahkan, arahan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa setiap program kerja sama harus memberikan manfaat bagi masyarakat serta dilaksanakan dengan memperhatikan aspek legalitas dan perlindungan peserta.
Karena itu, Pemprov Lampung akan menugaskan perangkat daerah terkait untuk mengkaji lebih lanjut berbagai aspek program, mulai dari legalitas penyelenggara, mekanisme pembiayaan, hingga pola pelaksanaan kerja sama sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo menjelaskan Program Study & Work memungkinkan lulusan SMA/SMK melanjutkan pendidikan di Korea Selatan sambil bekerja secara legal untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan dan biaya hidup selama masa studi.
Menurutnya, program tersebut dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kompetensi generasi muda melalui transfer ilmu pengetahuan dan pengalaman kerja internasional, sekaligus membuka peluang investasi dan kerja sama industri di masa mendatang.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu menegaskan bahwa program tersebut memiliki potensi positif dalam meningkatkan kualitas SDM dan mengurangi angka pengangguran.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa legalitas lembaga pelaksana, transparansi pembiayaan, dan perlindungan peserta harus dipastikan sejak awal agar pelaksanaan program berjalan aman dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Kami mendukung setiap program yang dapat meningkatkan kualitas SDM dan mengurangi pengangguran. Namun legalitas penyelenggara, mekanisme pembiayaan, serta perlindungan peserta harus dipastikan sejak awal agar masyarakat memperoleh manfaat secara optimal,” tegasnya.
