Pengendalian Pasokan Kebutuhan Pokok dan Harga Diperketat Jelang Nataru
LAMPUNGSTREETNEWS, Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung memperketat langkah pengendalian inflasi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026 guna mengantisipasi potensi lonjakan harga kebutuhan pokok. Upaya ini dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang diikuti Pemprov Lampung secara virtual, Senin (22/12/2025). Kegiatan ini diikuti oleh Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang), Bani Ispriyanto, dari Ruang Command Center Lantai II Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung.
Rapat koordinasi dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, serta diikuti kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam arahannya, Tomsi Tohir mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak cuaca ekstrem akibat tingginya curah hujan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Ia meminta pemerintah daerah terus memantau prakiraan cuaca serta mengantisipasi potensi bencana, seperti banjir, tanah longsor, hingga kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan.
“Dengan pengalaman di daerah masing-masing, kami harapkan pemerintah daerah dapat melakukan langkah-langkah antisipatif dan tetap siaga dengan peralatan yang dimiliki, termasuk berkoordinasi dengan Forkopimda,” kata Tomsi.
Selain itu, Tomsi menekankan pentingnya efektivitas rapat koordinasi pengendalian inflasi dengan fokus pada komoditas dan wilayah yang mengalami kenaikan harga signifikan agar upaya pengendalian inflasi dapat dilakukan secara tepat sasaran dan responsif.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS), Windhiarso Ponco Adi, memaparkan perkembangan inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga Desember 2025 sebagai bahan koordinasi pengendalian inflasi daerah menjelang Nataru.
Windhiarso menjelaskan bahwa secara historis tekanan inflasi cenderung meningkat pada Desember seiring meningkatnya permintaan masyarakat menjelang hari besar keagamaan dan pergantian tahun. Meski inflasi pada November 2025 tercatat melambat dibandingkan Oktober 2025 akibat penurunan harga sejumlah komoditas utama, potensi kenaikan inflasi tetap perlu diwaspadai.
“Dalam empat tahun terakhir, kelompok makanan, minuman, dan tembakau secara konsisten menjadi penyumbang inflasi terbesar pada bulan Desember, disusul kelompok transportasi,” ujar Windhiarso.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) hingga 19 Desember 2025, tercatat sebanyak 37 provinsi mengalami kenaikan IPH dan hanya satu provinsi yang mencatatkan penurunan. Komoditas utama penyumbang kenaikan IPH secara nasional antara lain cabai rawit, daging ayam ras, cabai merah, dan bawang merah.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, menginstruksikan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan di Provinsi Lampung.
“Beritahu kepada setiap kepala OPD untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan terkait Nataru dan bersiap menjaga harga-harga pangan,” kata Bani.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengendalian inflasi daerah dan menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun.
