LAMANRETORIK, Bandar Lampung – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menilai Kota Bandar Lampung sebagai daerah paling siap dalam penanganan Tuberkulosis (TBC), terutama dalam hal penguasaan data dan pemberdayaan kader di lapangan.
Penilaian tersebut disampaikan saat kunjungan kerja bersama Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus yang diterima langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, di Aula Gedung Semergou, Selasa (14/04/2026).
Menurut Akhmad Wiyagus, dari empat daerah yang telah dikunjungi dalam agenda serupa, Bandar Lampung menunjukkan kesiapan paling komprehensif. Ia menyoroti kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola data teknis serta menggerakkan kader sebagai ujung tombak penanganan TBC di masyarakat.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau kesiapan daerah dalam mendukung percepatan eliminasi TBC secara nasional. Kota Bandar Lampung sendiri diproyeksikan menjadi percontohan dalam implementasi program tersebut.
Upaya ini merupakan bagian dari sinkronisasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk Cek Kesehatan Gratis (CKG) serta penanganan TBC lintas sektoral dengan penguatan layanan kesehatan primer.
Wali Kota Eva Dwiana menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menjalankan arahan pemerintah pusat. Saat ini, layanan kesehatan didukung oleh 31 Puskesmas dan 51 Puskesmas Pembantu (Pustu) yang tersebar di 20 kecamatan.
Sementara itu, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menekankan bahwa sektor kesehatan menjadi fondasi utama produktivitas masyarakat. Ia menyebut capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan di Provinsi Lampung terus meningkat hingga mencapai 131 persen pada tahun 2025.
Menurutnya, TBC bukan hanya persoalan medis, tetapi juga berdampak terhadap produktivitas masyarakat. Dengan penguatan program CKG di tingkat Puskesmas, diharapkan angka rujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek dapat ditekan.
Pemerintah Provinsi Lampung juga melibatkan berbagai pihak dalam penanganan TBC, mulai dari TNI, Polri, akademisi, hingga jurnalis, guna menghapus stigma negatif di masyarakat. Selain itu, sektor swasta bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut berperan dalam meningkatkan kualitas sanitasi dan hunian pasien TBC yang tidak layak, sebagai upaya memutus rantai penularan akibat lingkungan yang kurang sehat.
