LAMANRETORIK, Bandar Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menegaskan bahwa keselamatan anak merupakan aspek yang tidak dapat dikompromikan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Seluruh pelaksana program, khususnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), diminta menjalankan tugas secara disiplin dan bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo, menyampaikan bahwa MBG adalah program strategis nasional yang menyentuh kebutuhan dasar anak-anak. Oleh karena itu, setiap tahapan pelaksanaan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyajian makanan, harus memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan.
“Program MBG ini menyangkut makan dan minum anak-anak. Artinya, keselamatan mereka adalah hal utama dan tidak bisa dikompromikan,” ujar Deni, Senin (19/1/2026).
Dengan jumlah penerima manfaat di Provinsi Lampung yang mencapai lebih dari satu juta orang, DPRD menilai potensi risiko akibat kelalaian pelaksanaan juga cukup besar. Untuk itu, DPRD mendorong penguatan pengawasan terhadap kinerja SPPG agar seluruh pelaksana bekerja sesuai petunjuk teknis (juknis).
DPRD Provinsi Lampung menegaskan bahwa setiap bentuk kelalaian yang berpotensi membahayakan keselamatan peserta didik harus segera dievaluasi dan ditindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program MBG.
Selain aspek pengawasan, DPRD juga mendorong optimalisasi pemanfaatan bahan pangan lokal. Dari target 795 dapur MBG di Provinsi Lampung, sebanyak 712 SPPG telah terealisasi. Pemenuhan bahan baku dari wilayah sekitar dapur dinilai mampu menjaga kesegaran pangan sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat.
Deni menambahkan bahwa keberhasilan MBG membutuhkan sinergi berbagai pihak, termasuk sekolah dan tenaga kesehatan, dalam melakukan pengawasan secara berkelanjutan.
“MBG bukan orientasi bisnis. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas,” ujarnya.
Melalui fungsi pengawasan yang dimiliki, DPRD Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar berjalan sesuai regulasi, aman, dan benar-benar berpihak pada keselamatan anak-anak sebagai harapan masa depan bangsa. ()
