LAMANRETORIK, Bandar Lampung — Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026 mulai dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung.
Dalam rancangan tersebut, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp7,991 triliun, sedangkan pendapatan daerah mencapai Rp6,992 triliun.
Pembahasan Raperda disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Lampung dalam Rapat Paripurna, Kamis (10/9/2026).
Pendapatan daerah dalam rancangan perubahan APBD 2026 terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4,007 triliun, pendapatan transfer Rp2,874 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp111,008 miliar.
Sementara itu, belanja daerah sebesar Rp7,991 triliun diarahkan untuk membiayai program prioritas pemerintah daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mendukung pencapaian target pembangunan dalam RPJMD Provinsi Lampung dan prioritas nasional.
Mirza menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran. Menurutnya, setiap alokasi belanja harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Penggunaan anggaran harus dilakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, sehingga mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah,” ujar Mirza.
Pembahasan perubahan APBD 2026 sebelumnya telah melalui kesepakatan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada 7 Agustus 2026.
Selain Raperda Perubahan APBD, Rapat Paripurna DPRD Lampung juga membahas dua Raperda prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung. Keduanya yakni pencabutan perda mengenai tarif pelayanan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah dan RSUD Bandar Negara Husada, serta perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Riset dan Inovasi Daerah.
Pencabutan perda tarif pelayanan rumah sakit dilakukan karena kedua rumah sakit tersebut berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, tarif pelayanan BLUD ditetapkan melalui peraturan kepala daerah.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Lampung juga menyampaikan tanggapan terhadap 12 Raperda inisiatif DPRD. Raperda tersebut antara lain berkaitan dengan sumber daya alam, fasilitasi kebun masyarakat, pertanian perkotaan, tata kelola dan hilirisasi ubi kayu, barang milik daerah, koperasi dan usaha mikro kecil, pertambangan rakyat, infrastruktur berkelanjutan, perlindungan kelompok rentan, kekerasan di satuan pendidikan, kelautan dan perikanan, serta desa wisata.
Seluruh Raperda tersebut disepakati untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum, ketertiban, kesusilaan, hak asasi manusia, prinsip nondiskriminasi, dan partisipasi publik. ()
