LAMANRETORIK, Bandar Lampung – Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ismet Roni, menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung yang hingga akhir tahun 2025 baru mencapai 79 persen dari target yang ditetapkan. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi seluruh pemangku kepentingan.
Ismet menegaskan bahwa capaian PAD yang belum optimal harus dijadikan pijakan untuk memperbaiki perencanaan dan strategi pendapatan daerah ke depan agar lebih realistis, terukur, dan berbasis data.
“Tentu kita sama-sama evaluasi. Kalau kemarin salah satu alasannya karena opsen pajak, itu harus kita jadikan peluang. Perlu kerja sama dengan kabupaten/kota. Polanya seperti apa, harus duduk bersama dan dibicarakan,” ujar Ismet saat diwawancarai, Rabu (7/1/2026).
Ia juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), agar lebih terbuka dan transparan dalam penyajian data pendapatan. Menurutnya, keterbukaan data menjadi kunci bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun proyeksi pendapatan yang lebih akurat.
“Ke depan, bersama DPRD, perencanaan pendapatan harus lebih realistis dan berbasis data yang terbuka,” katanya.
Lebih lanjut, Ismet menekankan bahwa evaluasi tidak hanya difokuskan pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Optimalisasi juga perlu dilakukan terhadap seluruh potensi PAD lainnya, seperti sektor pertambangan galian C, Pajak Air Permukaan, serta potensi-potensi lain yang selama ini belum tergarap secara maksimal.
“Sekecil apa pun potensinya akan kita gali. Saya optimistis kondisi pendapatan dan belanja daerah kita akan lebih baik dan sehat tahun ini,” ujarnya.
Terkait berbagai kritik yang muncul dari luar pemerintahan, Ismet menilai hal tersebut seharusnya disikapi secara positif sebagai bahan introspeksi.
“Jadikan itu sebagai imun, sebagai vitamin agar kita bisa lebih baik ke depan,” katanya.
Ismet juga menegaskan kesiapan DPRD Provinsi Lampung dalam memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan terkait proyeksi pendapatan daerah. Ia menyebut Komisi III DPRD Lampung memiliki peran strategis dalam mengawal dan mengoordinasikan hal tersebut.
“Kita di DPRD, termasuk Komisi III dan pimpinan, siap memfasilitasi. Mengundang perusahaan, stakeholder, dan pihak terkait lainnya. Apa yang perlu diselesaikan, kita bantu komunikasikan agar sama-sama bisa kita perbaiki,” tegasnya.
Selain itu, Ismet menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, khususnya pada objek PKB. Ia meminta agar pelayanan dibuat lebih mudah dan terintegrasi melalui koordinasi lintas sektor.
“Pelayanan kepada objek PKB harus dipermudah. Harus ada koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait. Duduk bersama, buat polanya, dan dibicarakan dengan baik,” ujarnya.
Terkait kebijakan tunda bayar yang sempat diberlakukan Pemerintah Provinsi Lampung, Ismet menyatakan optimismenya bahwa persoalan tersebut dapat diselesaikan di bawah kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
“Tahun lalu tunda bayar lebih dari Rp500 miliar saja bisa diselesaikan. Saya optimistis tunda bayar sekitar Rp150 miliar ini juga bisa diselesaikan,” pungkasnya. (*)
