LAMANRETORIK, Bandar Lampung – Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali mengemuka di ruang publik. DPRD Provinsi Lampung turut mencermati dinamika tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi di daerah.
Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPD PDI Perjuangan (PDI-P) Lampung, Yanuar Irawan, menilai bahwa pelaksanaan pilkada melalui DPRD menyimpan risiko terhadap prinsip dasar demokrasi, khususnya kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya.
“Menurut pandangan kami, jika dilakukan melalui DPRD, demokrasi kita justru kembali ke awal. Karena demokrasi itu kedaulatannya ada di tangan rakyat,” ujar Yanuar saat ditemui di Kantor DPRD Provinsi Lampung, Rabu (7/1/2026).
Ia menekankan bahwa pemilihan langsung memberikan ruang partisipasi publik yang lebih luas, meskipun DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat. Menurutnya, keterlibatan langsung masyarakat tetap penting agar kepala daerah terpilih sesuai dengan karakter dan kebutuhan wilayah.
“Dengan dipilih langsung oleh rakyat, kepala daerah bisa dipilih sesuai keinginan masyarakat dan karakter daerahnya. Itu salah satu pertimbangannya,” katanya.
Yanuar juga menanggapi argumentasi terkait tingginya biaya politik yang sering dijadikan alasan untuk mengubah sistem pilkada. Ia berpandangan bahwa persoalan demokrasi tidak seharusnya diselesaikan dengan mengurangi hak politik masyarakat.
“Kalau demokrasi kita sekarang bermasalah, maka masalahnya yang harus diselesaikan. Ibarat ada tikus di lumbung padi, yang kita usir tikusnya, bukan lumbung padinya yang kita bakar,” tegasnya.
Terkait mahalnya biaya kontestasi, Yanuar menilai partai politik memiliki peran penting dalam melakukan pembenahan, karena seluruh proses politik pada akhirnya bermuara di partai.
“Kalau alasannya biaya besar, ya bagaimana cara menekan biaya itu. Partai politik juga punya peran karena semuanya bermuara di partai,” ujarnya.
Lebih jauh, Yanuar menegaskan bahwa PDI-P sebagai partai kader tidak menjadikan kemenangan sebagai satu-satunya orientasi politik. Fokus utama partai, menurutnya, adalah memastikan kepala daerah yang diusung mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat.
“Ketua Umum kami bukan bicara soal kalah atau menang, tapi bagaimana kepala daerah yang diusung itu benar-benar bisa membuat kesejahteraan di wilayah yang dipimpinnya,” kata Yanuar.
Ia menambahkan, jika politik hanya didekati dengan logika kemenangan semata, maka yang dicari cukup kandidat bermodal besar, sebuah pendekatan yang tidak sejalan dengan prinsip partainya.
“Kalau sekadar mencari menang, cari saja yang banyak uangnya. Tapi kan bukan itu soalnya,” pungkasnya. (*)
